Malili, Dailylutim.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Luwu Timur Menyatakan Menerima Dan Menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sikap Itu Disampaikan Dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (10/07/2026).
Pandangan Akhir Fraksi Golkar Dibacakan Juru Bicara, Wahidin, S.AN. Menurutnya, Pertanggungjawaban APBD Harus Menjadi Bahan Evaluasi Agar Pembangunan Daerah Semakin Efektif Dan Memberi Manfaat Bagi Masyarakat.
Apresiasi PANDU JUARA
Wahidin Mengatakan Fraksi Golkar Mengapresiasi Peluncuran Program Unggulan PANDU JUARA. Program Tersebut Dinilai Mampu Memperkuat Ekonomi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Usaha Produktif.
“Program Ini Memiliki Potensi Besar Untuk Mendorong Kemandirian Desa. Karena Itu, Pelaksanaannya Harus Dikawal Agar Manfaatnya Benar-benar Dirasakan Masyarakat,” Ujar Wahidin.
Meski Demikian, Ia Mengingatkan Pemerintah Daerah Agar Menjalankan Program Sesuai Regulasi. Menurutnya, Tata Kelola Yang Transparan Dan Akuntabel Menjadi Kunci Keberhasilan Setiap Program.
Belanja Modal Jadi Sorotan
Selain Itu, Wahidin Menilai Kualitas Pelaksanaan Belanja Modal Masih Perlu Ditingkatkan. Perencanaan, Pengadaan, Dan Pelaksanaan Proyek Harus Lebih Efektif Agar Target Pembangunan Dapat Tercapai.
“Kami Berharap Seluruh Proses, Mulai Dari Perencanaan Hingga Pengawasan, Terus Diperbaiki Sehingga Pembangunan Berjalan Tepat Waktu Dan Tepat Sasaran,” Ujarnya.
Menutup Pandangan Akhirnya, Fraksi Partai Golkar Berharap Evaluasi APBD 2025 Menjadi Pijakan Memperkuat Tata Kelola Keuangan Daerah. Atas Dasar Itu, Fraksi Golkar Menyatakan Menerima Dan Menyetujui Ranperda Tersebut Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah.
