dailylutim.id - Komisi III DPRD Luwu Timur turun langsung ke lokasi tambang nikel PT Prima Utama Lestari (PT PUL) di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Rabu (7/10/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi kegiatan pertambangan sekaligus menindaklanjuti kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya.
Empat anggota DPRD ikut dalam peninjauan tersebut, yakni Badawi Alwi, Bangkit Revormansyah, Muhammad Iwan, dan Andi Ahmad. Mereka turut didampingi perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur.
DPRD Periksa Kondisi di Lapangan
Legislator Partai Golkar, Badawi Alwi, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas pertambangan.
“Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan, hari ini kita turun langsung ke lapangan untuk meninjau langsung aktivitas pertambangan di site PT PUL,” ujar Badawi.
Menurutnya, peninjauan langsung diperlukan agar DPRD memperoleh gambaran kondisi di lokasi, bukan hanya mengandalkan informasi dalam rapat.
Dengan begitu, pembahasan lanjutan dapat mengacu pada kondisi yang ditemukan di lapangan.
Legalitas Sarana dan Prasarana Jadi Perhatian
Selain aspek lingkungan, Badawi berharap manajemen PT PUL segera melengkapi dokumen legalitas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perusahaan.
Kelengkapan dokumen tersebut dinilai penting untuk mendukung kegiatan operasional agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kehadiran DLH dalam kunjungan ini juga melibatkan instansi teknis yang membidangi lingkungan hidup. Namun, hasil pemeriksaan atau temuan khusus dari peninjauan tersebut belum dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.
Kunjungan ke Desa Ussu menjadi tindak lanjut atas pembahasan DPRD bersama perusahaan dalam RDP sebelumnya.
DPRD berharap pengawasan langsung dapat membantu memastikan persoalan yang dibahas bersama tidak berhenti pada kesepakatan rapat, tetapi juga mendapat perhatian di lapangan.
Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan menjadi penting karena berkaitan dengan kepatuhan perusahaan, kondisi lingkungan, serta kepentingan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
