Luwu Timur, Dailylutim.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur Meminta Bupati Dan Wakil Bupati Memprioritaskan Penguatan Ekonomi Serta Pemerataan Pembangunan Desa. Langkah Itu Dinilai Penting Agar Kesejahteraan Masyarakat Tetap Terjaga Di Tengah Perlambatan Ekonomi.
Pandangan Tersebut Disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sukasman, Saat Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur.
Ekonomi Daerah Perlu Langkah Cepat
Sukasman Mengungkapkan Ekonomi Luwu Timur Pada 2026 Mengalami Kontraksi Hingga Minus 2,31 Persen.
Menurutnya, Kondisi Itu Dipengaruhi Beberapa Faktor. Pertama, Sejumlah Program Pembangunan Terhambat Akibat Persoalan Hukum. Selain Itu, Tekanan Ekonomi Global Ikut Memengaruhi Sektor Pertambangan Sebagai Penopang Utama Ekonomi Daerah.
Karena Itu, Pemerintah Daerah Diminta Segera Mengambil Langkah Strategis. Dengan Demikian, Kepercayaan Masyarakat Dan Investor Dapat Tetap Terjaga.
“Jika Tidak Segera Diantisipasi, Kondisi Ini Berpotensi Menurunkan Kepercayaan Publik Dan Investor. Selain Itu, Efisiensi Anggaran Dapat Terganggu Serta Dampak Program Sosial Menjadi Kurang Optimal,” Ujar Sukasman.
Oleh Sebab Itu, Fraksi PDI Perjuangan Mendorong Kebijakan Ekonomi Yang Lebih Adaptif. Sehingga, Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dapat Kembali Meningkat Dan Manfaat Pembangunan Dirasakan Masyarakat.
Pemerataan Dana Desa Jadi Perhatian
Selain Persoalan Ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan Juga Menyoroti Program Bantuan Dana Desa Sebesar Rp2 Miliar.
Namun, Program Tersebut Baru Menjangkau 33 Desa Dari Total 125 Desa Di Kabupaten Luwu Timur.
Karena Itu, Sukasman Meminta Pemerintah Memperhatikan Asas Pemerataan. Dengan Begitu, Seluruh Desa Memiliki Kesempatan Yang Sama Menikmati Manfaat Pembangunan.
Di Sisi Lain, Fraksi PDI Perjuangan Juga Menekankan Pentingnya Tata Kelola Dana Desa Yang Akuntabel.
Menurutnya, Penguatan BUMDes Dan BUMDesma Harus Didukung Perencanaan Yang Matang. Selanjutnya, Pengelolaan Perlu Mengikuti Standar Yang Jelas, Audit Berkala, Serta Pendampingan Berkelanjutan.
“Seluruh Proses Itu Diperlukan Agar BUMDes Dan BUMDesma Benar-benar Mampu Menjadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa,” Katanya.
CSR Harus Tepat Sasaran
Sementara Itu, Sukasman Turut Menyinggung Pengadaan Ambulans Yang Bersumber Dari Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Kini Telah Memasuki Proses Hukum.
Menurutnya, Kasus Tersebut Harus Menjadi Pelajaran Bersama. Oleh Karena Itu, Pengelolaan Dana Pemberdayaan Wajib Dilakukan Secara Transparan, Akuntabel, Dan Tepat Sasaran.
Terlebih Lagi, Dana CSR Harus Memberikan Manfaat Langsung Kepada Masyarakat Di Wilayah Terdampak Aktivitas Pertambangan.
Pada Akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan Berharap Pemerintah Memperkuat Ekonomi Daerah, Memperluas Pemerataan Pembangunan Desa, Serta Memastikan Setiap Program Benar-benar Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat Luwu Timur.
